Tugas Pancasila "Konversi Minyak Tanah dan Gas"

A. Pendahuluan
Minyak Tanah adalah kebutuhan manusia sejak dulu. Dipakai mulai dari keperluan minyak lampu sampai kompor untuk memasak. Dialah minyak tanah yang merajai keperluan manusia. Tapi sekarang keperluan akan minyak tanah mulai dirasakan surut karena adanya listrik untuk keperluan lampu.
Dahulu sebelum adanya listrik maka minyak tanah adalah kebutuhan manusia untuk menerangi saat malam tiba. Mulai dari obor, colok, lampu Togok, lampu Dinding, lampu Lentera, sampai kepada lampu Petromag yang dipakai di masjid-masjid, toko-toko, dan rumah makan.
Semua lampu itu membutuhkan minyak tanah sebagai bahan bakarnya tanpa itu lampu tidak bisa hidup. Itulah sebabnya di daerah tempat saya tinggal istilah minyak lampu untuk minyak tanah lebih populer dari pada kata minyak tanah itu sendiri. Begitu pula untuk masak, mulai dari pakai kayu bakar untuk memancing api agar cepat menyala, sampai pada kompor minyak tanah banyak sumbu, dan yang satu sumbu, sampai pada kompor gas minyak tanah yaitu kompor yang biasa memakai minyak tanah dan tekanan angin sebagai memperkuat semburan apinya. Kompor seperti ini biasa dipakai oleh tukang tempel ban, tukang jual goreng pisang dalam gerobaknya dan lain-lainnya.
Tetapi sekarang minyak mulai dirasakan surut oleh orang-orang yang sudah biasa menggunakan listrik dalam keperluan penerangan lampu. Biasa menggunakan Gas LPG untuk memasak. Sehingga praktis minyak tanah ditinggalkan. Bagi orang yang sudah ada listrik dirumahnya praktis minyak tanah hanya untuk keperluan memasak saja.
Selain itu masyarakat memerlukan energi yang mudah dipakai, bersih, dan efisien. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2002 diperkirakan 1,5 juta orang meninggal akibat polusi dalam ruangan yang disebabkan pemakaian bahan bakar tradisional seperti kayu bakar. Di Indonesia, sekitar 74 persen penduduk masih menggunakan bahan bakar tradisional untuk keperluan memasak (www.iea.com).
Untungnya, sejak tahun lalu pemerintah sudah memulai program konversi ke gas elpiji yang diketahui jauh lebih bersih dan efisien. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan program ini bahkan akan dipercepat implementasinya dari 6 tahun menjadi 4 tahun saja. Sehingga tahun 2011 nanti seluruh rumah tangga sudah melakukan penggantian bahan bakar (fuel switching) terutama dari minyak tanah ke gas elpiji. (www.kompas.com)
Akan tetapi kebijakan transisi energi ini tidak didasari oleh kesadaran bahwa seluruh masyarakat memang memerlukan energi yang sehat. Konversi minyak tanah ke gas elpiji yang kini menuai berbagai penolakan itu, lahir karena pemerintah ingin secepat kilat mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih tersisa. Dalam hal ini, pemerintah lebih peka terhadap kesulitannya sendiri, namun tidak terhadap kesusahan rakyat yang sesungguhnya baru siuman setelah dihajar kenaikan BBM
Masalah konversi minyak tanah ke gas mengungkap keretakan relasional antara pemerintah dan rakyat. Di satu sisi, empati pemerintah pada rakyat kian terkikis. Di sisi lain, kepercayaan rakyat kecil terkait kepedulian pemerintah merosot tajam.
Implementasi konversi minyak tanah menjadi gas LPG, mungkin bisa dianggap pemerintah sebagai strategi jitu dalam mengurangi subsidi BBM. Sayang, penerapannya tergesa-gesa, instan, dan sedikit memaksa. Tahapan alamiah bagi perubahan sikap dan perilaku dipersingkat demi akselerasi program.
Hasilnya, rakyat merasa tidak dimengerti dan diabaikan karena dicabut dari konteks kehidupan mereka. Kondisi ini mendorong reaksi penolakan. Memang, ada alasan-alasan rasional penolakan, seperti keiritan, buruknya kualitas kompor, atau takut meledak. Namun bila dicermati, itu adalah suara pedih mereka.
Protes atas protes akan terus terjadi bila masalah tidak diurai secara bottom-up. Akan sulit mengharap keberhasilan program konversi bila rakyat menganggap diri "kecil", sedangkan pemerintah dinilai opresif dan tidak peduli. Gejala-gejala ini memang tidak tampak, tetapi hadir sebagai salient belief (kepercayaan terselubung) yang mengarahkan sikap mereka.
Namun, nuansa itu tampaknya belum dimengerti. Pemerintah tetap saja menjalankan visinya. Padahal secara psikologis, perubahan sikap tidak semudah itu karena dibutuhkan persiapan dan sentuhan bertahap untuk persepsi, opini, kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang mendasari pilihan rakyat untuk tetap menggunakan minyak tanah.

B. Pembahasan
Pada awal 1980-an James Prochaska dan Carlo DiClemente memperkenalkan konsep SCM (Stages of Change Model) untuk memahami perubahan perilaku. Meski penerapannya bersifat individual, prosedurya dapat ditarik ke dalam konteks sosial. Kedua pakar ini melihat perubahan perilaku sebagai proses yang meliputi lima tahap, yaitu prakontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan.
Pada tahap prakontemplasi, orang tidak merasa perlu berubah. Pada tahap kontemplasi, mulai ada keinginan melihat efek negatif dari kebiasaan atau perilaku yang dipertahankan. Meski demikian, tetap ada keraguan. Pada tahap persiapan, muncul keinginan untuk berubah. Bila ketiga tahap awal ini sudah dilalui, perubahan perilaku akan lebih mudah dicapai. Tahap-tahap itu kembali menegaskan tidak relevannya pendekatan instan dan pragmatis. Perubahan yang bertahan lama adalah efek dari meningkatnya kesadaran (consciousness rising), bukan desakan eksternal. Kesadaran inilah yang lebih dulu diupayakan lewat sosialisasi empatetik bertahap.
Konversi ke gas elpiji berada di jalur yang tepat. Cadangan gas Indonesia relatif lebih besar ketimbang minyak bumi, meski sebagiannya juga sudah dikonsesikan kepada asing. Namun, yang tidak tepat adalah menjadikan konversi bahan bakar dalam durasi amat pendek serta membiarkan orang miskin tanpa subsidi.
Pengalaman di banyak negara, transisi ke energi yang lebih modern sekurangnya memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Misalnya, di Amerika Serikat memerlukan hampir 70 tahun (1850-1920) dan di Korea waktu yang dibutuhkan hanya 30 tahun (1950-80) akibat adanya kemajuan teknologi (Barnes, Flas, dan Floor, 1997). Penduduk Brazil yang menggunakan elpiji sebanyak 16 persen pada 1960 menjadi 78 persen pada 1985, dan hampir seluruhnya pada 2004 (UN Millenium Project, 2005).
Akibat tergesa-gesa, di lapangan konversi minyak tanah menjadi kacau sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Minyak tanah bersubsidi sudah ditarik dari wilayah terkonversi, padahal jaringan distribusi gas elpiji pengganti belum tersedia maksimal. Wajar jika resistensi terhadap program konversi kemudian mencuat di banyak tempat. Bukan kali ini saja rakyat kecil dikecewakan, tetapi hampir tiap program yang ditujukan bagi mereka seperti jaring pengaman sosial (JPS), bantuan langsung tunai (BLT), Askeskin, selalu berakhir kelabu.
Fenomena lain yang tampak dalam kebijakan konversi adalah implementasi yang memaksakan (coercive). Strategi ini akan merusak kepercayaan yang kian rapuh. Dalam persepsi rakyat kecil, minyak tanah adalah bahan bakar mereka dan gas dianggap bagian hidup orang berada.
Bila pemerintah tetap pada pendekatan koersif, rakyat kecil bisa menunjukkan perubahan sikap yang negatif (negative attitude change). Lebih jauh, dampak sosial-politisnya adalah kemerosotan drastis kepercayaan, yang pada gilirannya berdampak pada frustrasi lebih jauh yang potensial berbuah anarki.
Merombak skema kognitif masyarakat menuntut teknik persuasif yang lebih sesuai. Ada faktor sosio-kultural yang perlu dipertimbangkan agar gejolak sosial bisa diredam. Kegagalan melihat bahaya inilah yang menimbulkan demonstrasi berujung ricuh pada 6 Agustus 2007 di Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. (www.pikiran-rakyat.com)
Seperti dikondisikan dalam skema kognitif kita, kericuhan selalu dilatarbelakangi provokasi. Konon, dengan mengamankan provokator, situasi bakal normal. Ini menunjukkan, pemecahan masalah masih terbatas faktor pencetus (precipitating factor), sementara faktor pendahulunya (predisposing factors) dibiarkan menjadi bibit-bibit anarki pada masa datang.
Anarki dan sikap bermusuhan bermula dari rasa tidak percaya, tidak adil, dan miskomunikasi. Pemerintah perlu mengintrospeksikan potensi destruktif ini karena hampir pasti akan memunculkan reaktans, yaitu reaksi negatif atau tidak menyenangkan terhadap aturan yang dicirikan dengan niat yang kian kuat untuk menentang.
Upaya ideal untuk menjaga kepercayaan adalah menciptakan sinkroni interaksional antara pemerintah dan rakyat kecil. Sinkroni interaksional adalah kepekaan menangkap ekspresi fisik dan emosional dari orang lain sebagai cerminan pemikiran dan perasaannya. Bila tercapai, muncul le rapport (Perancis, saling pemahaman lewat empati).
Untuk itu, ada dua pendekatan persuasif yang bisa digunakan. Pertama, orang akan lebih mudah dipersuasi bila pesan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk memanipulasi mereka. Karena itu, dibutuhkan penjelasan dan niat serius pemerintah untuk menjalankan program dan janjinya. Jika tidak ada perubahan perilaku, akan gagal di tengah jalan.
Kedua, saat rakyat memiliki keyakinan yang bertentangan dengan yang diinginkan pemerintah, pemerintah sebaiknya mampu menyosialisasikan rencananya dengan memberi penjelasan dari dua sisi, baik kompor gas maupun minyak tanah. Dengan begitu, rakyat tetap diberi peluang membuat pilihan rasional.

C. Kesimpulan
Dalam proses konversi ini, kepercayaan menjadi sentral. Seseorang pernah mengingatkan agar berhati-hati dengan teman saya. Ia menceritakan bagaimana berkali-kali dibohongi. Suatu saat, saya mengatakan, teman saya tampaknya sudah berubah. Ia tidak percaya. Menurut dia, perubahan itu hanya manipulasi.
Gejolak psikologis serupa tampaknya mendasari kecurigaan, resistensi, protes, dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengonversi minyak tanah menjadi gas. Semuanya tumbuh sebagai bibit-bibit ketidakpercayaan dalam ketidaksadaran. Inilah yang harus diluluhkan lebih dulu demi perbaikan yang berpihak kepada rakyat.
Pemerintah jangan lagi mendesain kebijakan berdasarkan fantasinya sendiri. Menata kebijakan energi akan sukses jika ia menimbang kompleksitas persoalan yang dihadapi kaum miskin. Jangan sampai sinyalemen peraih Hadiah Nobel ekonomi Joseph Stiglitz terus bergema di sini. Lebih beruntung menjadi sapi di Eropa (karena disubsidi), ketimbang menjadi orang miskin di negara berkembang.

D. Daftar Pustaka.
1. UUD 1945
2. Http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/12/brk,20071212-113432,id.html
3. Http://pinguinndut.multiply.com/journal/item/52/Konversi_minyak_tanah_ke_gas
4. Http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/082007/23/0606.htm
5. Http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/31/daerah/660475.htm
6. Http://http://www.iea.org/
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Tugas Pancasila "Konversi Minyak Tanah dan Gas""

Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themeswww.freethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree CSS Templates Dreamweaver